Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah. (adv/yud)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Dugaan adanya pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Meskipun pihak Pertamina telah menyatakan bahwa tidak ada praktik oplosan yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), namun Komisi II DPRD tetap akan melakukan investigasi lebih lanjut guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari tahu kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Ia menilai bahwa perlu adanya verifikasi dan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM, terutama di tingkat pengecer yang sering kali menjadi titik rawan dalam praktik ilegal seperti pengoplosan BBM.
“Kami akan cek langsung ke lapangan, apakah ini hanya rumor atau memang ada indikasi penyimpangan. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai kualitas BBM yang mereka gunakan setiap hari,” ujar Fauzi dalam keterangannya pada Selasa (4/3/2025).
Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa dugaan pengoplosan BBM ini lebih banyak mengarah ke tingkat pengecer dibandingkan SPBU resmi. Oleh karena itu, selain melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPBU, DPRD Kota Balikpapan juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina guna membahas persoalan ini secara lebih mendalam. Langkah ini dilakukan agar ada transparansi dalam distribusi BBM serta untuk mencegah terjadinya praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada permainan dalam distribusi BBM. Jika ada pihak yang terbukti melakukan pengoplosan atau penyalahgunaan BBM, maka kami akan meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah hukum yang tegas,” tegasnya.
Fauzi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM. Ia mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli BBM, terutama dari pengecer yang tidak resmi. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi adanya praktik pengoplosan BBM di lingkungan sekitar mereka.
“Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada praktik ilegal dalam distribusi BBM. Keselamatan dan hak masyarakat harus diutamakan, terutama bagi mereka yang setiap hari bergantung pada BBM untuk aktivitas mereka,” pungkasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Kota Balikpapan akan segera mengatur jadwal inspeksi dan pertemuan dengan Pertamina guna membahas langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pengoplosan BBM di wilayah Balikpapan. Dengan adanya tindakan yang lebih konkret dan pengawasan yang ketat, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang dan terhindar dari dampak buruk BBM yang tidak sesuai standar. (nr/ADV/DPRD Balikpapan)
