Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik. (adv/*)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah, termasuk di Kota Balikpapan. Anggota DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa kebijakan ini bisa memperlambat proyek pembangunan jika pemerintah kota tidak segera mengambil langkah strategis untuk mengatasinya.
“Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh program yang jelas dan anggaran yang memadai. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran di semua sektor. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan di daerah,” ujar Japar dalam wawancara, Kamis (13/2/2025).
APBD Kota Balikpapan bersumber dari beberapa komponen utama, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas proyek yang akan dilaksanakan.
“Pemerintah kota perlu menentukan program mana yang lebih prioritas untuk diutamakan. Namun, semua program di setiap OPD tetap harus berjalan sesuai porsinya, sampai nantinya kondisi ekonomi kembali stabil atau bahkan meningkat,” jelasnya.
Sebagai solusi menghadapi keterbatasan anggaran, Japar menyarankan agar Balikpapan memperkuat PAD melalui berbagai sektor unggulan seperti industri kreatif, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya lokal. Dengan PAD yang lebih kuat, ketergantungan pada transfer dana pusat bisa dikurangi, sehingga pembangunan tetap berjalan.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa penyusunan APBD harus didasarkan pada estimasi pendapatan yang realistis serta perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan strategi yang matang, diharapkan pembangunan di Balikpapan tetap berlanjut meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Japar berharap agar pemerintah daerah bisa menyusun kebijakan yang tepat guna mengatasi dampak dari efisiensi anggaran ini. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, untuk berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal agar pembangunan tetap berjalan. (Nur/ADV/DPRD Balikpapan)
