Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali. *(adv)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan kembali menyoroti minimnya jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Balikpapan Timur. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyatakan bahwa keterbatasan jumlah sekolah di wilayah ini menjadi kendala utama bagi lulusan SD yang ingin melanjutkan pendidikan sesuai zonasi PPDB.
Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Manggar, yang memiliki lebih dari 40 ribu jiwa dan sekitar 100 RT. Namun, hanya terdapat tiga SMP yang tersedia, yakni SMP 8, SMP 23, dan SMP 28.
“Setiap tahun, ada sekitar 400 lulusan SD di Manggar yang harus melanjutkan ke SMP. Sayangnya, kapasitas sekolah yang tersedia masih sangat terbatas. Hal ini memaksa banyak siswa untuk mencari sekolah di luar zona mereka,” ujar Gasali, Kamis (6/2/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat SMP, tetapi juga di tingkat SMA. Saat ini, hanya ada dua sekolah lanjutan atas di Balikpapan Timur, yakni SMA 7 dan SMK 5 di Lamaru, yang juga mengalami keterbatasan daya tampung.
Gasali menyambut baik rencana pembukaan SMP 28 di Manggar Baru, tetapi ia menegaskan bahwa pembangunan satu sekolah baru belum cukup untuk mengatasi minimnya fasilitas pendidikan di wilayah ini.
“SMP 28 memang bisa membantu, tapi jumlahnya masih belum cukup. Kami ingin ada pembangunan SMP baru di daerah ini, sehingga siswa memiliki lebih banyak pilihan sekolah dalam zonasi mereka,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pembangunan sekolah di Balikpapan. Beberapa wilayah memiliki dua SMP yang berdekatan, sementara di wilayah padat penduduk seperti Balikpapan Timur, jumlah sekolah sangat terbatas.
DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan sekolah baru, terutama di wilayah yang mengalami defisit sekolah. Gasali memastikan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar penambahan SMP di Balikpapan Timur masuk dalam RPJMD agar rencana pembangunan bisa segera terealisasi.
“Kami akan terus memperjuangkan pembangunan SMP baru agar distribusi sekolah lebih merata. Dengan begitu, sistem PPDB dapat berjalan lebih baik dan tidak menyulitkan para siswa serta orang tua,” tutupnya.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
