Tim TPAKD Pemkot Bontang, dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Lukman, bertemu Asisten III Pemkab Kukar, H. Dafip Haryanto, di ruang Eksekutif kantor Bupati
portalsembilan.com TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang telah berjalan sejak 2021. Program ini menawarkan pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan UMKM terhadap rentenir. Keberhasilan tersebut menarik perhatian Pemerintah Kota Bontang, yang pada Rabu (20/11/2024) mengirimkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mempelajari lebih dalam.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bontang, H. Lukman, memimpin rombongan yang diterima oleh Asisten III Pemkab Kukar, H. Dafip Haryanto, di ruang Eksekutif kantor Bupati. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mekanisme, prosedur, dan tahapan dalam program KKI yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai program unggulan daerah.
Dafip Haryanto menjelaskan bahwa KKI adalah bagian dari strategi Pemkab Kukar dalam mendorong ekonomi daerah dan mengatasi kesenjangan sosial. “Program ini terbukti efektif dalam memberdayakan UMKM dan mengurangi ketergantungan mereka pada pinjaman dengan bunga tinggi. Kami berharap program ini dapat diadopsi oleh daerah lain untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat,” ujar Dafip.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Kukar, Haryo Martani, memberikan paparan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui UMKM untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, termasuk proses verifikasi dan pengawasan yang ketat. Menurut Haryo, salah satu kunci sukses program ini adalah keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor perbankan yang menyediakan dana bergulir untuk program ini.
Haryo juga menjelaskan bahwa selain memberikan pinjaman modal, Pemkab Kukar juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran. “Dengan pelatihan dan pembinaan, UMKM di Kukar bisa lebih berkembang dan mandiri, bukan hanya bergantung pada pinjaman saja,” tambah Haryo.
Bontang berharap dapat mengadaptasi konsep ini untuk diterapkan di wilayah mereka, dengan harapan bisa membuka peluang lebih luas bagi pengembangan UMKM yang ada. “Kami sangat terkesan dengan implementasi program ini di Kukar dan berencana untuk mengadaptasi beberapa aspek dari program KKI di Bontang,” ujar H. Lukman, Asisten Perekonomian Pemkot Bontang.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mempercepat akses keuangan bagi UMKM di Kalimantan Timur. (*)
Adv/Diskominfo Kukar
