Portalsembilan, Dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara meluncurkan program pengukuran kapal. Program ini dipimpin langsung oleh Kepala DKP Kutai Kartanegara, Muslik, yang menekankan pentingnya pengukuran kapal sebagai langkah strategis dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran.
Proses pengukuran kapal melibatkan identifikasi tonase dan kapasitas mesin kapal. Data yang diperoleh dari pengukuran ini menjadi dasar pengelolaan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kutai Kartanegara.
“Dengan data yang akurat mengenai ukuran dan kapasitas kapal, kami dapat mengatur distribusi bahan bakar secara lebih efektif dan memastikan bahwa nelayan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk beroperasi,” ujar Muslik.
Program pengukuran kapal ini bertujuan untuk memastikan nelayan di Kutai Kartanegara menerima BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Dengan begitu, distribusi BBM dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Pelaksanaan program ini tidak hanya dilakukan oleh DKP saja, tetapi juga didukung oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan dari kedua instansi tersebut semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan distribusi BBM bagi para nelayan.
“Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendukung perkembangan sektor perikanan di Kutai Kartanegara secara berkelanjutan,” tambah Muslik.
Dengan pengukuran kapal yang dilakukan secara akurat, diharapkan pengelolaan distribusi BBM bersubsidi di Kutai Kartanegara dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga nelayan dapat terus beroperasi secara maksimal. Selain itu, program ini juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi di kalangan masyarakat.
Muslik menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya DKP Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pelayanan kepada nelayan, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada nelayan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang baik terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan mereka. Program ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun sektor perikanan yang lebih baik dan lebih efisien,” tutup Muslik.
(ADV DKP KUKAR)
