PORTALSEMBILAN, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara terus meningkatkan upayanya dalam mengawasi dan menindak berbagai kasus kejahatan di laut, termasuk penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh DKP adalah memperkuat peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.
Menurut Kepala DKP Kutai Kartanegara, Muslik, forum ini memiliki peran penting dalam memperlancar komunikasi dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat, termasuk kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Forum ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat pertukaran data dan informasi yang krusial dalam proses penyelidikan.
“Forum ini sangat penting untuk memperlancar tugas penyidik dan mempermudah komunikasi antar-pihak terkait,” ujar Muslik.
Tindak pidana kelautan, khususnya illegal fishing, dinilai sebagai ancaman serius bagi kelestarian sumber daya laut di wilayah Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, DKP berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa penegakan hukum di sektor kelautan berjalan lebih efektif.
“Keberadaan forum ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran hukum di laut, terutama dalam menangani illegal fishing yang sering terjadi di wilayah perairan kami,” tambah Muslik.
Selain itu, forum ini juga berfungsi untuk mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal koordinasi antar-pemangku kepentingan. Muslik menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana kelautan sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan.
“Dalam banyak kasus, penanganan tindak pidana kelautan melibatkan berbagai pihak. Melalui forum ini, kami bisa meningkatkan koordinasi sehingga proses penegakan hukum bisa berjalan lebih lancar,” jelasnya.
DKP Kutai Kartanegara juga berencana untuk meningkatkan frekuensi patroli laut guna memastikan bahwa seluruh kegiatan di laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Patroli tersebut akan melibatkan kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Selain itu, DKP juga akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya mematuhi peraturan kelautan.
Muslik menekankan pentingnya edukasi ini agar masyarakat pesisir memahami peraturan dan dampak dari illegal fishing terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran hukum di sektor kelautan bisa diminimalkan.
(ADV DKP KUKAR)
