Portalsembilan,Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) pada 3-4 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan analisis dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Bimtek yang dihadiri oleh para ASN DKP Kukar ini fokus pada pengembangan kemampuan analisis data sosial ekonomi, khususnya data kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan. Eny Hariyana, Kepala Bidang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan DKP Kukar, menyatakan bahwa peningkatan pemahaman terhadap data Regsosek sangat penting dalam menyusun program pembangunan yang berdampak nyata.
“Bimtek ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam analisis data sosial ekonomi, khususnya data kemiskinan,” tegas Eny Hariyana dalam sambutannya.
Pemanfaatan aplikasi SEPAKAT dalam pelatihan ini memberikan akses kepada para ASN untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif, sehingga dapat mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih terukur. Fokus utama dari pelatihan ini adalah mengatasi permasalahan kemiskinan melalui perencanaan yang berbasis data yang valid dan akurat.
Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa pemanfaatan data Regsosek merupakan kunci dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Muhammad Cholifihani.
Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ASN DKP Kukar dalam memanfaatkan data Regsosek secara lebih maksimal. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan mampu memperkuat perencanaan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
(ADV)
