Portalsembilan,Kutai Kartanegara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggencarkan upaya melindungi ekosistem laut dengan melarang penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah pada lingkungan perairan dan menjaga kesejahteraan jangka panjang para nelayan.
Sekretaris DKP Kukar, Fadly, mengungkapkan bahwa penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan adalah tindakan yang merusak dan berbahaya.
“Alat setrum ini seperti bom waktu bagi ekosistem kita,” ujar Fadly, menekankan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh praktik ini.
Kerusakan yang diakibatkan oleh alat setrum tidak hanya mempengaruhi ikan-ikan kecil, tetapi juga biota laut lainnya, termasuk terumbu karang yang merupakan fondasi penting bagi kehidupan laut. Jika tidak segera ditangani, dampak negatif ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengancam sumber penghidupan nelayan di Kukar.
Menyadari hal ini, DKP Kukar telah menginisiasi sosialisasi dan edukasi kepada para nelayan mengenai bahaya penggunaan alat setrum, serta rutin melakukan patroli untuk menegakkan aturan tersebut.
“Kami ingin memastikan nelayan memahami dampak buruk dari alat setrum dan menyediakan alternatif seperti jaring insang dan pancing yang lebih ramah lingkungan,” jelas Fadly.
Namun, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah mengubah kebiasaan para nelayan, terutama di wilayah-wilayah hulu dengan kondisi ekonomi yang sulit. DKP Kukar berkomitmen memberikan dukungan melalui program bantuan dan pelatihan agar para nelayan dapat beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fadly menyatakan bahwa pendekatan persuasif dan pemberian dukungan adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
“Kami memahami tantangan mereka, dan kami berusaha memberikan dukungan agar mereka dapat beralih ke alat tangkap yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.
DKP Kukar berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi ekosistem laut tetapi juga bagi kesejahteraan para nelayan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga laut kita tetap sehat dan produktif. Dengan kerjasama semua pihak, kita bisa mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan,” tutup Fadly.
Langkah DKP Kukar ini menjadi contoh konkret dalam upaya melindungi ekosistem laut serta memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan.
(ADV)
